Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama, menolak wacana penghentian operasional KA Argo Parahyangan demi mendongkrak penggunaan moda Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) oleh masyarakat.
Menurutnya, kalau pun KA Argo Parahyangan dihentikan operasinya, hal itu tetap tidak akan mampu menutupi potensi kerugian yang akan didapat oleh PT. KCIC selaku konsorsium KCJB.
“Sepuluh tahun pertama pengoperasian KCJB, PT.KCIC akan mengalami kerugian total senilai US$ 399 juta. Kemudian pada empat tahun dari sepuluh tahun kedua pengoperasian KCJB, PT.KCIC akan mengalami defisiensi kas sebesar US$ 584 juta. Lalu, pada sepuluh tahun ketiga, kerugian diproyeksikan hanya terjadi sekali, yakni pada 2047, senilai US$ 39 juta. Kerugian ini sudah dihitung dengan asumsi jumlah penumpang bisa mencapai 100 persen target atau 31 ribu penumpang per hari”, terang Suryadi.
Ia pun pesimis apabila KCJB dapat mengalahkan pamor dari moda transportasi lain yang sudah biasa diandalkan oleh masyarakat.
“Sulitnya pencapaian target ini adalah karena adanya persaingan antara KCJB dan moda transportasi yang telah ada, misalnya kereta api Argo Parahyangan, layanan angkutan travel, bus, hingga kendaraan pribadi. Oleh sebab itu saat ini ada wacana pemerintah bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menghapus layanan KA Argo Parahyangan rute Jakarta-Bandung. Namun upaya itu pun diperkirakan masih belum cukup lantaran traffic KA Argo Parahyangan hanya sekitar 12 ribu penumpang per hari”, ujarnya
Lebih lanjut, Suryadi pun mengkritik rencana Kemenhub untuk menetapkan harga tiket KCJB yang terlalu rendah dan tidak wajar karena dapat mematikan UMKM transportasi yang melayani rute Jakarta – Bandung.
“Diperkirakan harga tiket KCJB akan dijual paling rendah sebesar Rp 150 ribu. Hal ini berpotensi merebut ceruk pasar layanan angkutan travel dan bis yang saat ini harga tiketnya di kisaran Rp 80 ribu hingga Rp 150 ribu bergantung pada tipe layanannya”, ujar Suryadi.
Atas dasar itu, Suryadi mengingatkan agar KCJB ini perlu ditargetkan untuk mengalihkan para pengguna moda pribadi ke moda kereta api dan bukan untuk mencuri pasar pengguna angkutan umum lainnya, apalagi jika angkutan umum tersebut berbasis UMKM yang menyerap banyak tenaga kerja.
“Seharusnya Pemerintah hadir untuk mengatur segala macam jenis transportasi agar masyarakat dapat memperoleh banyak pilihan. Jangan sampai Pemerintah membuat kebijakan yang berat sebelah demi menyelamatkan bisnis kereta cepat yang sedari awal dibuat dengan perhitungan yang ceroboh, kemudian malah membuat ribuan orang berpotensi kehilangan lapangan pekerjaan”, pungkasnya.
Sumber : https://fraksi.pks.id/2022/12/02/pengoperasian-ka-argo-parahyangan-berencana-ditutup-aleg-pks-bukan-solusi-kerugian-kereta-cepat/