MATARAM (13/3/2025) – Wakil Ketua Komisi I DPRD NTB, TGH. Achmad Muchlis, memimpin jalannya hearing bersama Kelompok Pegawai Honor Tugas Perbantuan Operasional & Pemeliharaan (TPOP) yang bertugas di Daerah Irigasi (D.I) Batu Bulan dan D.I Mamak Kakiang. Rapat yang digelar di Ruang Rapat Pleno DPRD NTB ini menjadi momen penting bagi tenaga non-ASN yang selama ini menghadapi ketidakpastian status kepegawaian mereka.
Hearing tersebut turut dihadiri oleh Anggota Komisi I DPRD NTB, Suhaimi, S.H., serta perwakilan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1 (BWS NT 1), dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB.
Dalam pertemuan itu, TGH. Achmad Muchlis menegaskan komitmen Komisi I DPRD NTB untuk mengawal penyelesaian permasalahan pegawai honor TPOP. Dua poin utama yang menjadi perhatian adalah kejelasan status kepegawaian mereka dan keterlambatan pembayaran honor untuk bulan November dan Desember 2023.
BKD NTB menjelaskan bahwa tenaga honor yang masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan Kode R3 akan mendapatkan kepastian terkait pengalihan tugas mereka ke BWS NT 1 di bawah Kementerian PUPR. Sementara itu, pihak terkait juga memberikan alasan mengenai kendala pembayaran honor yang belum terealisasi.
TGH. Achmad Muchlis menegaskan bahwa Komisi I DPRD NTB akan terus mengawal persoalan ini hingga ada solusi yang berpihak pada tenaga honor. “Kami akan memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan tidak ada lagi ketidakpastian bagi para pegawai honor yang telah bekerja untuk daerah ini,” ujar beliau dalam sesi rapat.
Hearing ini menjadi langkah awal bagi DPRD NTB dalam memperjuangkan kesejahteraan pegawai honor TPOP, memastikan bahwa mereka mendapatkan kepastian status dan hak finansial yang seharusnya mereka terima.