MATARAM – Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, TGH Patompo Adnan, meminta Kementerian Agama (Kemenag) bergerak cepat memverifikasi dugaan pelecehan seksual di salah satu pondok pesantren (ponpes) di Lombok Tengah yang viral di media sosial.
Patompo menegaskan, informasi yang beredar belum seharusnya langsung disimpulkan sebagai sebuah fakta sebelum dilakukan klarifikasi dan pembuktian dari berbagai pihak.
Menurutnya, Kemenag sebagai pihak yang membawahi pesantren perlu segera turun ke lapangan untuk memastikan kondisi dan duduk perkara sebenarnya. Pihak yang mengaku sebagai korban maupun pihak yang menyebarkan informasi juga perlu dimintai keterangan.
“Perlu diverifikasi dan evaluasi. Ini masih baru dugaan, kita belum dengar dari kedua belah pihak. Kita tunggu pembuktiannya,” ujar Patompo.
Politisi PKS tersebut mengatakan, langkah cepat diperlukan agar persoalan tidak berkembang menjadi polemik yang lebih luas di tengah masyarakat. Jika dari hasil verifikasi ditemukan adanya dugaan tindak pidana, ia meminta aparat penegak hukum memprosesnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, Patompo mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, terutama yang beredar melalui media sosial dan pesan berantai.
Ia juga menyebut keputusan orang tua untuk sementara memulangkan anak dari ponpes merupakan hak masing-masing sebagai bentuk pertimbangan terhadap keamanan dan kenyamanan anak.
Patompo berharap proses verifikasi dan penanganan kasus tersebut segera memberikan kejelasan kepada masyarakat, dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah selama proses pembuktian berlangsung.
