MATARAM – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Sambirang Ahmadi, M.Si, memberikan apresiasi sekaligus catatan kritis terhadap kinerja PT BPR NTB (Perseroda) berdasarkan hasil evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Buku 2025.
Dalam keterangannya, Sambirang menyoroti adanya kontradiksi antara pertumbuhan laba yang melambung tinggi dengan kualitas kredit yang masih dibayangi risiko besar.
Sambirang mengawali evaluasinya dengan memberikan apresiasi kepada jajaran BPR NTB atas capaian bisnis yang melampaui target. Ia mencatat laba bersih yang mencapai Rp53,9 miliar (141% dari target) sebagai prestasi yang patut dibanggakan karena berdampak langsung pada kenaikan dividen bagi daerah.
“Kita melihat ada tren pertumbuhan positif. Aset naik menjadi Rp1,22 triliun dan dividen untuk Pemprov NTB melonjak hingga 64% menjadi Rp15,9 miliar. Ini adalah kontribusi nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita,” ujar politisi PKS tersebut.
Namun, di balik angka-angka impresif tersebut, Sambirang memberikan peringatan keras terkait tingginya angka kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL). Ia mengungkapkan bahwa NPL Gross BPR NTB saat ini berada di angka 14,35%, jauh di atas ambang batas kesehatan perbankan sebesar 5%.
“Angka NPL ini adalah isu utama. Laba boleh melonjak 52%, tapi kalau kualitas kreditnya masih di atas 14%, itu artinya risiko finansial kita masih sangat tinggi. Saya tidak ingin lonjakan laba ini lahir dari ekspansi kredit yang mengabaikan prinsip kehati-hatian (prudence). Pertumbuhan harus berkualitas, bukan sekadar angka di atas kertas yang menyimpan bom waktu,” tegas Sambirang.
Selain itu, ia menyoroti beban operasional yang membengkak hingga 32% dan belum optimalnya penghimpunan dana masyarakat (simpanan dan deposito) yang masih di bawah target 90%.
Menghadapi tantangan tersebut, Sambirang menekankan bahwa jajaran Direksi baru PT BPR NTB harus segera melakukan langkah luar biasa (extraordinary). Ia menitipkan lima prioritas utama:
• Penyehatan Portofolio: Menurunkan NPL dari 14,35% ke level sehat di bawah 5%.
• Efisiensi: Mengendalikan beban operasional agar tidak menggerus profitabilitas jangka panjang.
• Inovasi Funding: Memperkuat kepercayaan publik untuk meningkatkan simpanan masyarakat.
• Optimalkan Payroll: Mengambil peluang pasar dari skema payroll ASN dan PPPK secara selektif.
• Percepatan Konversi Syariah: Memastikan kesiapan sistem dan SDM untuk bertransformasi menjadi BPR Syariah.
“Kami di Komisi III mendukung penuh konversi ke syariah agar tercipta ekosistem keuangan daerah yang terintegrasi dengan Bank NTB Syariah dan Jamkrida Syariah. Ini penting untuk memperkuat UMKM kita di NTB,” imbuhnya.
Sambirang berharap Direksi baru tidak terlena dengan capaian tahun 2025.
“Tugas Direksi baru bukan hanya menjaga pertumbuhan, tapi membenahi fondasi. Kita ingin BPR NTB yang kuat, efisien, dan sehat secara kualitas. Kami akan terus mengawal agar arah kebijakan ke depan lebih menitikberatkan pada keberlanjutan bisnis dan kemaslahatan masyarakat NTB,” pungkasnya.
