JAKARTA – Sejumlah pejabat publik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) se-Nusa Tenggara Barat (NTB), mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, menghadiri Bimbingan Teknis Nasional (BIMTEKNAS) PKS 2026 yang berlangsung di Hotel Pullman Jakarta Central Park, 19–21 Oktober 2026.
Mengusung tema “Kepemimpinan yang Melayani, Kebijakan Publik yang Inovatif”, kegiatan nasional ini menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas, meningkatkan kualitas kepemimpinan, serta mendorong lahirnya kebijakan publik yang inovatif dan berpihak kepada masyarakat.
BIMTEKNAS yang diselenggarakan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS tersebut diikuti sekitar 1.536 pejabat publik dari seluruh Indonesia. Peserta terdiri atas anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PKS.
Keikutsertaan pejabat publik PKS dari NTB menjadi bagian dari upaya memperkuat komitmen para wakil rakyat dan pejabat pemerintahan dalam menjalankan amanah dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan memperoleh penguatan wawasan dan strategi dalam merumuskan kebijakan, menjalankan fungsi pengawasan, serta menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah masing-masing.
Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, menegaskan bahwa terdapat dua prinsip utama yang harus menjadi pegangan seluruh pejabat publik PKS, yakni kepemimpinan yang melayani dan kebijakan yang inovatif.
Menurutnya, pejabat publik tidak cukup hanya menjalankan tugas formal, tetapi juga harus hadir langsung di tengah masyarakat, mendengarkan aspirasi, memahami kebutuhan warga, dan menerjemahkannya menjadi kebijakan yang tepat sasaran.“Dua kata kuncinya: melayani dan inovatif,” ujar Kholid dalam kegiatan tersebut.
BIMTEKNAS PKS 2026 juga menjadi ruang penguatan komitmen bagi para pejabat publik untuk menghadirkan program dan kebijakan yang menjawab kebutuhan masyarakat.
Presiden PKS, Almuzzammil Yusuf, dalam pembukaan kegiatan menekankan pentingnya menyegarkan visi pengabdian dan memperkuat langkah para pejabat publik dalam menjalankan amanah.
Berbagai persoalan strategis turut menjadi perhatian, mulai dari kualitas pelayanan publik, pengelolaan anggaran, hingga perlunya kebijakan yang responsif terhadap tantangan pembangunan dan persoalan lingkungan.
Bagi pejabat publik PKS di NTB, penguatan kapasitas tersebut diharapkan dapat menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, baik melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan di lembaga legislatif maupun melalui pelaksanaan kebijakan di pemerintahan daerah.
Dengan demikian, keikutsertaan dalam BIMTEKNAS tidak hanya menjadi agenda konsolidasi dan pembekalan, tetapi juga diharapkan berlanjut pada kerja nyata di daerah.
Para pejabat publik PKS se-NTB diharapkan mampu menerapkan semangat kepemimpinan yang melayani dan menghadirkan kebijakan inovatif yang solutif, sehingga manfaat pengabdian dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat.
