MATARAM — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi menyatakan menerima dan menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas ke tahap berikutnya. Kendati demikian, persetujuan tersebut disertai dengan sejumlah catatan kritis dan evaluasi mendalam, khususnya terkait penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam nilai riil.
Sikap politik ini disampaikan langsung oleh juru bicara Fraksi PKS, H. Sambirang Ahmadi, S.Ag., M.Si., dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB yang digelar di Aula Kantor Gubernur NTB, Mataram, Rabu (24/6/2026).
Apresiasi Opini WTP dan Stabilitas Fiskal
Di awal pemaparannya, Fraksi PKS memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi NTB atas keberhasilan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Capaian ini dinilai mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas tata kelola keuangan.
”Namun demikian, Fraksi PKS berpandangan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan APBD. Hakikat keberhasilan fiskal harus diukur dari sejauh mana anggaran mampu membawa kemaslahatan, memperluas akses pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan,” ujar Sambirang saat membacakan pandangan umum.
Soroti Penurunan Pendapatan Riil dan Dominasi Dana Transfer
Hal utama yang menjadi sorotan tajam Fraksi PKS adalah performa fiskal daerah pada tahun 2025. Berdasarkan data yang dihimpun, realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp6,476 triliun atau 99,79 persen dari target. Meskipun secara persentase target terpenuhi, angka tersebut menunjukkan penurunan riil sekitar Rp145 miliar jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang mencapai Rp6,621 triliun.
Selain itu, penurunan juga terjadi pada sektor PAD sebesar Rp145,7 miliar (5,01 persen) dibanding tahun sebelumnya, termasuk adanya penurunan pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB pasca-penerapan kebijakan opsen pajak.
”Kondisi ini memerlukan perhatian serius karena dapat menjadi indikasi adanya perlambatan kapasitas fiskal daerah. Kami meminta penjelasan pemerintah daerah mengenai faktor-faktor yang menyebabkan penurunan pendapatan riil ini,” tegasnya.
PKS juga menyoroti masih tingginya ketergantungan NTB terhadap dana transfer pusat yang mendominasi struktur pendapatan sebesar 54,5 persen (Rp3,532 triliun), sementara kontribusi PAD baru berada di angka 42,7 persen (Rp2,764 triliun).
Rekomendasi Belanja, Utang, dan Pengelolaan SiLPA
Bukan hanya masalah pendapatan, Fraksi PKS juga memaparkan sejumlah rekomendasi strategis lainnya:
• Belanja Pegawai: PKS meminta strategi konkret dari Pemprov NTB guna memenuhi target penurunan proporsi belanja pegawai menjadi kisaran 30 persen pada tahun 2027 mendatang.
• Pengelolaan Utang: Mengapresiasi pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo sebesar Rp152,799 miliar, namun mengingatkan bahwa masih ada sisa saldo pinjaman daerah senilai Rp480,26 miilar yang keberadaannya harus memberikan manfaat terukur bagi publik.
• Evaluasi SiLPA: Lonjakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 yang membengkak menjadi Rp431,016 miliar—naik 157,05 persen dari tahun 2024—harus menjadi bahan evaluasi agar perencanaan program ke depan disusun lebih realistis dan tepat waktu.
Dorong Peningkatan SDM
Di akhir pandangannya, Fraksi PKS mendesak eksekutif untuk memberikan atensi penuh pada sektor pelayanan dasar masyarakat. Pemerintah daerah diminta memaparkan capaian riil serta evaluasi komprehensif pada bidang pendidikan, peningkatan kualitas akses kesehatan, hingga strategi penanganan prevalensi stunting demi keberhasilan pembangunan manusia di NTB.