MATARAM — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) menyoroti lonjakan defisit anggaran dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang membengkak hingga 232,39 persen.
Proyeksi defisit yang semula diperkirakan sebesar Rp111,2 miliar melambung menjadi Rp369,6 miliar—mengalami penambahan sekitar Rp258,4 miliar.
Sorotan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PKS DPRD NTB, H. Sambirang Ahmadi, dalam Rapat Paripurna DPRD NTB terkait Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD NTB 2026.
PKS Minta Penjelasan Pertimbangan Fiskal
Sambirang menegaskan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB tidak hanya memaparkan angka-angka, tetapi juga membeberkan pertimbangan fiskal secara rinci dan transparan. Kenaikan defisit diharapkan benar-benar digunakan untuk pembiayaan program prioritas dan produktif.
“Fraksi PKS meminta Saudara Gubernur menjelaskan pertimbangan fiskal yang mendasari pelebaran defisit tersebut dan memastikan bahwa ruang pembiayaan yang digunakan benar-benar diarahkan untuk kebutuhan prioritas dan produktif,” tegas Sambirang.
Ia mengingatkan bahwa keputusan pembiayaan yang kurang cermat berisiko membahayakan kestabilan keuangan daerah di masa mendatang. “Defisit harus tetap terukur dan tidak menciptakan tekanan fiskal yang berlebihan pada tahun berikutnya,” tambahnya.
Poin-Poin Utama Sorotan Fraksi PKS
Lonjakan SiLPA Kena Evaluasi
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) naik 84,19%, dari semula diasumsikan Rp234 miliar menjadi Rp431 miliar (bertambah Rp197 miliar).
PKS meminta Pemprov NTB membeberkan rincian SiLPA (antara yang bersifat terikat/earmarked, ruang fiskal bebas, efisiensi, maupun anggaran yang gagal terserap). PKS menekankan agar SiLPA tidak dijadikan tumpuan utama penutupan anggaran.
Kenaikan Belanja Barang dan Jasa
Total Belanja Daerah naik 5,56% (dari Rp5,734 triliun menjadi Rp6,053 triliun).
Kenaikan terbesar terjadi pada Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp241,8 miliar (+11,42%), dari Rp2,117 triliun menjadi Rp2,359 triliun.
PKS meminta transparansi terkait instansi penerima serta manfaat konkritnya bagi masyarakat.
Lonjakan Tajam Bantuan Sosial (Bansos)
Anggaran Bansos melonjak hingga 980,95%, dari Rp3,7 miliar menjadi Rp40 miliar (bertambah Rp36,3 miliar).
PKS mendesak penjelasan dasar penetapan data penerima, skema pengawasan, serta memastikan Bansos difokuskan untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan, bukan sekadar pembagian konsumtif.
Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)
PKS mengapresiasi kenaikan PAD sebesar Rp97,2 miliar menjadi Rp3,122 triliun dan Pajak Daerah sebesar Rp103,8 miliar menjadi Rp1,941 triliun.
Namun, Pemprov diingatkan agar target tidak dibuat atas dasar optimisme semata, melainkan harus berpijak pada data realisasi aktual.
Di sisi lain, PKS mempertanyakan penurunan Retribusi Daerah (menjadi Rp992,5 miliar) dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (menjadi Rp89,6 miliar).
Belanja Modal dan BTT untuk Pemulihan Sade
Belanja Modal naik 36,92% menjadi Rp264,9 miliar. PKS mendorong anggaran ini difokuskan untuk produktivitas pertanian, ketahanan pangan, dan perbaikan ekonomi warga.
Belanja Tidak Terduga (BTT) naik menjadi Rp23,75 miliar. PKS meminta anggaran ini dimaksimalkan untuk pemulihan pascakebakaran di kawasan adat Sade, mencakup aspek fisik, sosial, budaya, hingga ekonomi.
Sambirang mengimbau agar Pemprov NTB mengawal pelaksanaan APBD Perubahan 2026 secara ketat mengingat waktu eksekusi yang terbatas. Pemprov diminta menjaga ketepatan waktu serta mencegah potensi corruption by system sejak tahap perencanaan.
“Pembangunan yang baik bukan hanya cepat, tetapi benar secara tata kelola, aman secara hukum, terukur hasilnya, dan nyata manfaatnya,” tutup Sambirang.
