LOMBOK BARAT — Komisi III DPRD Provinsi NTB mendorong Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) NTB di Narmada menuju pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Langkah tersebut dinilai dapat membuat pengelolaan layanan dan aset Bapeltan lebih fleksibel, profesional, dan produktif.
Dorongan itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD NTB H. Sambirang Ahmadi saat memimpin kunjungan kerja ke Bapeltan NTB, Jumat (25/9/2026). Rombongan diterima Kepala Bapeltan NTB M. Decki Iskandar beserta jajaran.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi III menyoroti potensi penerimaan daerah dari pemanfaatan fasilitas Bapeltan, seperti aula, ruang pertemuan, asrama dan fasilitas lainnya.
Berdasarkan paparan Bapeltan, realisasi PAD dalam beberapa tahun terakhir selalu melampaui target meski nilainya fluktuatif. Pada 2025, misalnya, target Rp30 juta terealisasi Rp45,34 juta atau 151,13 persen. Sementara pada 2026, target Rp21,2 juta dan realisasi/proyeksi yang dipaparkan mencapai Rp27,6 juta atau 130,18 persen.
Komisi III juga mendapat informasi masih terdapat sekitar Rp105 juta penerimaan yang belum masuk. Sambirang menilai kondisi tersebut menunjukkan potensi penerimaan Bapeltan masih cukup besar.
“Penerimaannya memang fluktuatif, tetapi realisasinya selalu melampaui target. Bahkan masih ada sekitar Rp105 juta penerimaan yang belum masuk. Artinya, potensi riil Bapeltan sebenarnya jauh lebih besar daripada target PAD yang selama ini dibebankan,” ujar Sambirang.
Namun, potensi tersebut belum didukung kondisi fasilitas yang optimal. Komisi III menemukan salah satu gedung asrama yang dibangun sekitar 2019 belum dapat dimanfaatkan maksimal karena keterbatasan jaringan air, listrik, AC dan perlengkapan kamar. Genset juga mengalami kerusakan.
Sambirang menegaskan, peningkatan target penerimaan harus diikuti dengan pembenahan fasilitas.“Kita tidak bisa terus memberikan target retribusi sementara fasilitas yang menjadi sumber penerimaannya tidak dibenahi. Kalau ingin Bapeltan semakin produktif, fasilitasnya juga harus dibuat semakin layak, nyaman dan menarik,” katanya.
Ia menilai kawasan Bapeltan memiliki peluang dikembangkan tidak hanya sebagai lokasi pelatihan dan kegiatan kelembagaan, tetapi juga sebagai fasilitas penginapan. Lingkungan yang berada di tengah hamparan persawahan dinilai menjadi nilai tambah.
Komisi III selanjutnya mendorong kajian lebih lanjut terkait rencana Bapeltan menjadi BLUD, termasuk aspek kelembagaan, keuangan, SDM, jenis layanan dan pengembangan aset.
“Kalau persyaratannya terpenuhi dan hasil kajiannya menunjukkan Bapeltan layak menjadi BLUD, tentu ini patut kita dorong bersama. Aset yang sudah dibangun dengan uang daerah harus kita buat produktif,” tegas Sambirang.
